Nganjuk, Netral7news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menghadirkan inovasi dalam sistem kerja aparatur dengan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 000.8.3/911/411.000/2026 yang ditandatangani oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. Pelaksanaannya dijadwalkan setiap hari Rabu sepanjang April 2026, mulai tanggal 1 hingga 30 April.
Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi sekaligus mengoptimalkan anggaran daerah. Selain itu, penerapan pola kerja fleksibel berbasis teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta efektivitas kinerja ASN.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa capaian kinerja perangkat daerah di Nganjuk secara umum sudah menunjukkan hasil yang baik, sehingga penerapan WFH diyakini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi kunci agar tugas kedinasan tetap berjalan dengan maksimal meskipun dikerjakan dari rumah.
“Pemberlakuan WFH ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kita memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi agar tugas kedinasan tetap berjalan optimal meski dilakukan dari rumah,” tulis keterangan dalam Surat Edaran tersebut.
Meski ada perubahan pola kerja, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Seluruh kepala perangkat daerah, termasuk pimpinan RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, diminta memastikan koordinasi dan pengawasan kinerja pegawai tetap berlangsung optimal selama kebijakan WFH diberlakukan.
Kebijakan ini juga akan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital dalam birokrasi, guna menciptakan sistem kerja yang lebih modern, efisien, dan adaptif.
