Pemkab Nganjuk Berhasil Turunkan Angka Stunting dan Angka Kematian Ibu-Bayi 2025

Pemkab Nganjuk Berhasil Turunkan Angka Stunting dan Angka Kematian Ibu-Bayi 2025

Nganjuk, Netral7news – Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting dengan ambil bagian dalam Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang digelar secara daring oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Selasa (10/6/2025). kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Peringgitan Pendapa K.R.T Sosrokoesoemo dan dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi.

Didampingi jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kang Marhaen, sapaan akrabnya, memaparkan capaian dan strategi Pemkab Nganjuk dalam menurunkan angka stunting serta angka kematian ibu dan bayi yang menjadi indikator penting kesehatan masyarakat.

“Prevalensi stunting di Kabupaten Nganjuk berhasil kami tekan dari 20% pada tahun 2022 menjadi 17,1% di tahun 2023. Artinya, ada penurunan sebesar 2,9% berdasarkan data SSGI/SKI. Ini bukan hanya angka, tapi wujud nyata kerja bersama,” tegas Kang Marhaen.

Tak hanya itu, Pemkab Nganjuk juga berhasil menurunkan angka kematian ibu dari 16 kasus di tahun 2023 menjadi 10 kasus di tahun 2024. Sementara angka kematian bayi juga turun dari 132 menjadi 113 kasus dalam periode yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhaen memaparkan beragam inovasi dan strategi yang dijalankan, mulai dari delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, penguatan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga keterlibatan sektor swasta.

“Inovasi kami antara lain penguatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) yang fokus pada pengasuhan dan stimulasi tumbuh kembang anak. Selain itu, kami juga rutin melakukan sosialisasi, penggerakan ke Posyandu lintas sektor, hingga evaluasi berkala,” jelasnya.

Pemkab Nganjuk juga memperkuat sinergi lintas program dan sektor untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Optimalisasi TPPS di tingkat kecamatan dan desa menjadi andalan untuk mempercepat upaya penanganan.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *