Nganjuk, Netral7news – Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan.
Untuk tempat sekolah rakyat ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk, melalui Dinas Sosial sebagai leading sektor program sekolah rakyat, telah mengajukan lahan di bekas Balai diklat pertanian, yang ada di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang.
Darmantono, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mendapat tahap ke 2 dalam program sekolah rakyat.
“Kami bersama Dinas PUPR, telah mengajukan proposal kepada pemerintah pusat, dan telah mendapat kepastian, pembangunan akan dipaksakan di tahap kedua”. Jelas Darmantono diruang kerjanya (22/07/2025)
Darmantono juga menjelaskan, untuk Kabupaten Nganjuk, nantinya sekolah rakyat dipersiapkan untuk jenjang SMP dan SMA.
“Telah disetujui oleh Pemerintah Pusat, nantinya untuk SMP ada dua kelas, SMA dua Kelas, dan masing masing kelas berisi 25 siswa.” Ujarnya.
Selain itu, nanti akan ada asrama di sekolah rakyat. Dimana biaya mulai seragam, peralatan sekolah, makan, seluruhnya dibiayai oleh pemerintah alias gratis.
“Semua gratis mas, asrama juga disiapkan, nanti di hari – hari tertentu orang tua bisa mengunjungi putra putrinya.” Kata Darmantono.
Terkait pelaksanaan pembangunan, Kepala Dinsos mengatakan, menurut informasi dari pusat, lelang akan dilaksankan pada bulan Agustus tahun ini.
‘Menurut informasi yang kami dapat, lelang bulan Agustus 2025, sehingga pada tahun ajaran baru 2026, sekolah rakyat di Kabupaten Nganjuk, bisa mulai dilaksanakan.” Harap Darmantono, Kadinsos PPPA, menutup pembicaraannya. (gus)
