Nganjuk, Netral7news – Sejarah besar perpindahan pusat pemerintahan (ngalih kedaton) Kabupaten Berbek menuju Kota Nganjuk pada 6 Juni 1880 kini terus dihidupkan menjadi agenda budaya tahunan yang sakral. Bertajuk “Boyong Hambangun Projo”, parade kolosal ini bukan sekadar mitos, melainkan rekonstruksi sejarah autentik yang didasarkan pada dokumen laporan Residen Kediri, Meyer, kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 3024a/4205.
Setelah sempat vakum sejak masa kemerdekaan, tradisi adiluhung ini resmi dihidupkan kembali sejak tahun 2022 melalui keputusan Pemkab Nganjuk.
Prosesi kirab dimodifikasi modern dengan mengadopsi arsip foto otentik perayaan Boyong ke-50 yang pernah digelar pada tahun 1930 silam.
Pemicu utama evakuasi pusat pemerintahan ini murni karena kalkulasi geopolitik dan ekonomi. Berbek yang terletak di lereng Gunung Wilis dinilai terlalu terisolasi dari akses transportasi modern. Pada tahun 1875, Bupati Berbek saat itu, Raden Tumenggung Sumowiloyo, mengusulkan pemindahan ibukota yang kemudian disetujui kolonial melalui Governements besluit van 8 Junij 1875 no. 20.
Setelah infrastruktur vital seperti jalur rel kereta api, kantor pos, dan rumah sakit di “Kota Baru” Nganjuk rampung, pemindahan resmi dieksekusi 5 tahun kemudian. Ironisnya, prosesi boyongan pada Minggu Wage, 6 Juni 1880 tersebut akhirnya dipimpin oleh putra kandungnya sendiri yang meneruskan takhta, yakni RMAA. Sosrokoesoemo III.
