Nganjuk, Netral7news – Program Irigasi Perpompaan (Irpom) di Kabupaten Nganjuk menuai sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (GAKK) menuding pengerjaan sumur bor di wilayah Kecamatan Pace dan Loceret melibatkan tenaga ahli tanpa lisensi resmi.
Ketua LSM GAKK, Sumarno, mengungkapkan bahwa temuan ini bermula dari aduan masyarakat terkait pengerjaan fisik di Kecamatan Pace.
Hasil penelusuran lapangan menunjukkan indikasi serupa meluas ke empat desa di Kecamatan Loceret, yakni Desa Tanjungrejo, Candi, Jatirejo, dan Kenep.
”Kami menemukan dugaan kuat bahwa terduga teknisi berinisial (S) mengerjakan pengeboran di beberapa lokasi penerima manfaat tanpa mengantongi kualifikasi resmi. Besok kami akan mendatangi PPL dan BPP untuk meminta klarifikasi,” ujar Sumarno pada Jumat (4/9/2026).
Pengerjaan sumur bor tanah untuk proyek pemerintah wajib memenuhi regulasi ketat. Sesuai aturan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dan Petunjuk Teknis Kementerian Pertanian, penyedia jasa harus memenuhi standar KBLI 42207 serta mengantongi:
SIPPAT: Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
SIJB: Surat Izin Juru Bor.
LSM GAKK menegaskan, pengerjaan tanpa sertifikasi keahlian berpotensi merusak struktur lingkungan akuifer dan memicu kelangkaan air tanah jangka panjang bagi petani sekitar.
Meski program Irpom berbasis swakelola oleh kelompok tani (Poktan), keahlian teknis seperti survei geolistrik, pumping test, dan spesifikasi pipa paralon tetap wajib memenuhi standar teknis keselamatan.
”Transparansi dokumentasi harian dan spesifikasi bahan bukan rahasia negara. Pihak Balai Penyuluhan Pertanian harus membuka data ini ke publik demi memastikan anggaran negara tidak disalahgunakan. Dan Hal ini akan konfirmasikan ke Dispertan Nganjuk segera “Tegasnya
