Nganjuk, Netral7news — Dunia pendidikan Kabupaten Nganjuk kembali tercoreng. Dokumen kelulusan siswa SDN Kauman 2 dilaporkan tertahan hingga berbulan-bulan dan baru terungkap setelah para siswa duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kelalaian administratif ini memicu reaksi keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (GAKK) Kabupaten Nganjuk. Ketua GAKK, Sumarno, mengecam keras lambannya penanganan administrasi yang dinilai mencederakan hak dasar anak didik.
Sumarno menilai alasan “kesibukan internal” yang dikemukakan pihak sekolah sama sekali tidak masuk akal. Menurutnya, orientasi utama lembaga pendidikan formal adalah melayani peserta didik sebagai poros utama kegiatan sekolah.
“Kepala SDN Kauman 2 beralasan belum diproses karena kesibukan internal. Padahal, input-output sekolah adalah siswa itu sendiri. Ini kenapa malah yang pokok sampai terabaikan? Mereka digaji negara, kenapa malah lupa dengan fokus utama?” tegas Sumarno, Jumat (30/10).
Ia menambahkan, penundaan administrasi dasar selama berbulan-bulan bukan cerminan kesibukan, melainkan bentuk kelalaian yang berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara. Pihaknya mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nganjuk untuk mengusut tuntas akar permasalahan tersebut.
“Kalau tidak mampu, silakan mundur. Jadi pegawai negeri, harus profesional ,” pungkasnya.
Menanggapi polemik ini, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Prima, bergerak cepat. Pihaknya menegaskan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi mendalam.
“Besok Kepala Sekolah akan saya panggil dan konfirmasi, serta pihak lembaga, sebab posisi saya di sini juga masih baru,” ujar Prima melalui pesan singkat.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Publik kini menanti ketegasan sanksi dari Dinas Pendidikan sekaligus memastikan seluruh dokumen administratif siswa yang tertahan dapat segera diserahkan tanpa hambatan.
