Nganjuk, Netral7news — Praktik penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, menuai protes keras dari petani lokal. Harga jual di tingkat distributor dan kelompok tani diduga melonjak tajam hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Sejumlah petani mengaku terpaksa merogoh kocek lebih dalam demi mengamankan pasokan pupuk. Di tingkat kelompok tani, harga pupuk bersubsidi dilaporkan menembus angka Rp140.000 hingga Rp150.000 per sak.
Merespons keluhan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Anti Korupsi dan Ketidakadilan (LSM GAKK) Kabupaten Nganjuk turun langsung melakukan penelusuran lapangan bersama awak media pada Jumat (4/9).
Namun, upaya konfirmasi di kediaman Ketua Kelompok Tani setempat sempat terhambat karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Melalui sambungan telepon yang dihubungkan oleh istrinya, Ketua Kelompok Tani membantah keras tuduhan penyelewengan harga tersebut. Ia mengklaim pupuk bersubsidi disalurkan seharga Rp110.000 per sak dan meminta warga yang keberatan untuk menyampaikan protes secara langsung.
Keterangan bertolak belakang justru ditemukan tim di lokasi. Seorang warga wanita yang hendak membeli pupuk mengaku biasa menebus pupuk bersubsidi seharga Rp120.000 per sak. Saat didatangi media, ia diminta kembali oleh istri Ketua Kelompok Tani pada sore hari.
Simpang siur keterangan ini menguatkan dugaan minimnya transparansi penetapan harga dan rantai distribusi pupuk bersubsidi di Desa Mlandangan.
Ketua LSM GAKK Kabupaten Nganjuk, Sumarno, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam mengawal kasus ini.
”Kami telah berkoordinasi dengan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pace. Kita lihat perkembangannya, baru kita ambil langkah hukum atau aduan resmi yang diperlukan,” tegas Sumarno.
