Nganjuk, Netral7news — DPRD Kabupaten Nganjuk mengambil langkah tegas terhadap proyek pembangunan kawasan wisata Watu Lawang. Dalam Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi III yang digelar Selasa (13/10/2026), dewan sepakat merekomendasikan penghentian sementara seluruh aktivitas fisik di lapangan hingga seluruh dokumen perizinan dinyatakan lengkap.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Endah Sri Murtini. Pertemuan ini turut menghadirkan pimpinan PT Dan Home and Property selaku pengembang, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, serta perwakilan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
Sikap kritis mengemuka dalam forum tersebut. Anggota DPRD Nganjuk, Raditya Yuangga, menyoroti komitmen pihak pengembang yang dinilai wanprestasi. Pengembang dianggap melanggar poin-poin kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama dalam rapat kerja tertanggal 1 September 2026.
Usai mendengarkan pemaparan dari Komisi I, Komisi III, instansi dinas terkait, hingga manajemen PT Dan Home and Property, pimpinan rapat akhirnya mengetuk palu keputusan. Seluruh pihak menyepakati penyetopan total kegiatan operasional di kawasan Watu Lawang sampai seluruh legalitas dan regulasi terpenuhi.
Menutup jalannya persidangan, Endah Sri Murtini menegaskan bahwa lembaga legislatif pada dasarnya tidak anti-investasi. Namun, kepatuhan terhadap regulasi daerah dan hukum yang berlaku tetap menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha.
”Kami menyambut baik masuknya investasi di Kabupaten Nganjuk, terlebih jika dimotori oleh putra daerah. Namun, sebagai warga negara yang taat hukum, kewajiban melengkapi seluruh perizinan dan mematuhi aturan adalah hal primer yang tidak bisa ditawar,” ujar Endah sembari menutup rapat kerja gabungan tersebut.
